Dalam melakukan transaksi bisnis, terkadang kita menemui situasi di mana lawan transaksi atau pembeli tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah faktur pajak tetap dapat dibuat jika pembeli tidak memiliki NPWP. Selain itu, apa yang harus dilakukan jika alamat pada faktur pajak tidak sesuai dengan NPWP pembeli? Dalam…
Penting untuk memahami apakah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran dapat dibiayakan sebagai biaya untuk mengurangi pendapatan perusahaan. Secara prinsip, pajak keluaran terjadi ketika jumlah PPN yang dikenakan pada barang atau jasa yang dijual (PK) melebihi jumlah PPN yang telah dibayarkan pada barang atau jasa yang dibeli (PM), sehingga mengakibatkan terjadinya utang pajak. Oleh karena itu,…
Apabila PT A menerima Faktur Pajak Masukan dari PT B untuk sebuah barang yang sebenarnya tidak ada, dengan tujuan agar PT A dapat menggunakan Faktur Pajak Masukan tersebut sebagai pengurang Faktur Pajak Keluaran sehingga jumlah yang harus dibayarkan tidak terlalu besar, maka hal ini memiliki konsekuensi yang serius jika diketahui oleh KPP. Faktur Pajak merupakan…
Pajak hiburan menjadi salah satu topik yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Baru-baru ini, para penggemar Coldplay merasa kecewa dengan adanya aturan pajak hiburan yang tinggi saat menghadiri konser mereka. Dalam konser tersebut, panitia penyelenggara menetapkan delapan kategori harga tiket, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp11 juta. Namun, harga tiket tersebut ternyata belum termasuk…
Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU PPh”), disebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan dalam negeri, dapat dikecualikan dari objek pajak. Namun,…
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi krisis ini, pemerintah Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya harus mengambil langkah-langkah yang tepat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan perpajakan yang sistematis dan adil bagi seluruh rakyat. Undang-Undang No. 16 Tahun…
Bea Cukai dan Bea Masuk adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia kepabeanan. Bea Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah UU 39/2007. Barang-barang yang termasuk dalam kategori barang kena cukai adalah barang-barang yang memenuhi beberapa kriteria,…
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 diberlakukan, jasa konstruksi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jasa konstruksi yang dimaksud disini bisa didefinisikan sebagai layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, jasa konstruksi kini dibagi menjadi…
