Tag Archives: Info Konsultan accounting & pajak Medan

Pemerintah India mengambil langkah strategis dalam kebijakan fiskalnya dengan memangkas pajak penghasilan bagi kelas menengah. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan memberikan insentif pajak yang signifikan, India berharap dapat menggerakkan konsumsi domestik, mempercepat investasi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan Pajak Baru untuk Masyarakat Kelas Menengah…

Perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan akan segera diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Mulai tahun pajak 2025, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tidak lagi menggunakan Elektronik Filing Identifikasi Nomor (EFIN). Perubahan ini akan mulai berlaku pada 2026 dengan diperkenalkannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Apa Itu Coretax dan…

Per 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau Coretax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Langkah ini menandai peralihan dari sistem manual ke otomatis berbasis teknologi, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Evolusi Reformasi Perpajakan Reformasi perpajakan di Indonesia telah…

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sistem administrasi pajak yang lebih modern melalui implementasi Coretax. Meski begitu, masa transisi penerapan sistem ini tak luput dari tantangan teknis yang berdampak langsung pada wajib pajak. Untuk meredam dampak tersebut, DJP memberikan solusi yang berorientasi pada pembinaan, alih-alih sekadar penegakan aturan. Pembebasan Sanksi…

Reformasi sistem perpajakan merupakan langkah penting bagi setiap negara untuk memastikan keberlanjutan penerimaan negara dan peningkatan transparansi. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan Coretax, sebuah sistem digitalisasi pajak yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan penerimaan pajak. Namun, implementasi Coretax telah menuai berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif. Artikel ini akan membahas pentingnya…

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sering kali dianggap sebagai tanda bahwa seseorang wajib membayar pajak setiap tahun. Namun, apakah hal ini tetap berlaku jika seseorang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan? Artikel ini akan mengulas secara mendalam kewajiban perpajakan bagi individu yang memiliki NPWP tetapi sedang tidak memiliki penghasilan, serta memberikan solusi praktis untuk…

Dalam upaya memastikan kelancaran implementasi kebijakan terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) intensif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penyesuaian faktur pajak selama masa transisi. Perubahan ini menyusul kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif…

Apakah organisasi yang fokus pada penyelenggaraan pelatihan atau pendidikan diharuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menerbitkan faktur pajak? Kebijakan pengenaan PPN terhadap layanan pendidikan memang menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sedang disusun. Meskipun begitu, skema pelaksanaannya belum dikonkretkan. Karena rencana tersebut belum diundangkan, ketentuan PPN terhadap layanan…