Tag Archives: Info Konsultan accounting & pajak Medan

Mulai Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan terbaru bernama Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini akan menjadi pusat digitalisasi layanan perpajakan di Indonesia, membawa perubahan besar dalam hal kecepatan, efisiensi, dan akurasi komunikasi antara DJP dan wajib pajak. Salah satu fitur utama yang diperkenalkan adalah pengiriman Surat Permintaan Penjelasan atas…

Dalam upaya membangun budaya kepatuhan pajak yang kuat di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan beragam layanan edukatif yang dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu layanan penting tersebut adalah permintaan edukasi perpajakan yang kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui platform digital Coretax DJP. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital DJP dalam mendekatkan diri…

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien. Sejak awal 2025, DJP terus memperbarui sistem inti perpajakan atau yang dikenal sebagai coretax, dan salah satu pembaruan terbarunya adalah pada sistem Converter format XML ke versi 1.5. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya DJP untuk…

Transformasi digital di sektor perpajakan merupakan langkah strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi. Salah satu inovasi terbesarnya adalah implementasi sistem Coretax, sebuah platform modern yang menggantikan sistem perpajakan lama yang cenderung terfragmentasi dan kurang efisien. Artikel ini akan membahas perbedaan mendasar antara Coretax dan sistem sebelumnya, serta bagaimana perubahan…

Dalam proses administrasi perpajakan, pembuatan Faktur Pajak Pengganti sering kali menimbulkan kendala bagi Wajib Pajak, terutama terkait perbedaan masa pajak. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketika Faktur Pajak Uang Muka (FP UM) dibuat dalam beberapa tahap, lalu saat dilakukan penggabungan dalam Faktur Pajak Pengganti untuk pelunasan, masa pajak yang muncul dalam sistem tidak…

Dalam sistem perpajakan Indonesia, kepatuhan terhadap kewajiban pajak sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi. Salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah tarif bunga sanksi pajak yang diperbarui setiap bulan. Pada Maret 2025, tarif bunga sanksi perpajakan ditetapkan dalam rentang 0,57% hingga 2,24% sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 3/KMK.10/2025. Tarif ini…