Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 telah menjadi topik diskusi hangat di kalangan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), di mana Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif PPN 12% akan diberlakukan paling lambat pada 1…
Pajak natura merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan memasukkan fasilitas non-tunai yang diterima karyawan sebagai objek pajak. Sebagai salah satu bentuk kompensasi dari perusahaan, natura sering kali dianggap sebagai keuntungan tambahan yang harus dilaporkan untuk kepentingan perpajakan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam…
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan komponen penting dalam operasional bisnis yang wajib dipenuhi oleh seluruh Wajib Pajak, baik itu perorangan maupun badan usaha. Dalam hal ini, kewajiban perpajakan terkait pengadaan barang menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha. Transaksi pembelian barang sering kali memerlukan pemotongan PPh atas pembayaran kepada pihak penjual, yang penting untuk…
Pahami pajak bentuk usaha tetap (BUT): hindari risiko denda dengan wawasan yang mendalam Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan konsep penting dalam perpajakan Indonesia, terutama bagi perusahaan atau individu asing yang menjalankan usaha di Indonesia. Seiring meningkatnya investasi asing di dalam negeri, peraturan perpajakan terkait BUT memiliki peran penting dalam mencegah adanya penghindaran pajak yang merugikan…
Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang kini dikenal sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Melalui UU HPP, pemerintah berharap dapat menciptakan kondisi fiskal yang lebih optimal, yang bertujuan untuk…
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan memperpanjang kebijakan Tax Holiday hingga tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh disrupsi rantai pasokan dan ketegangan geopolitik. Program ini dirancang untuk menarik lebih banyak investasi di sektor-sektor prioritas dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat regional,…
Restitusi pajak adalah salah satu mekanisme yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang terjadi karena berbagai alasan. Dalam hal ini, wajib pajak berhak mendapatkan kembali jumlah pajak yang telah dibayar namun tidak seharusnya terutang. Pengembalian pajak ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan serta menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi pajak…
Dalam dunia bisnis, sponsorship sering kali menjadi salah satu strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing. Namun, seperti transaksi lainnya, sponsorship tidak terlepas dari aturan perpajakan yang harus dipatuhi. Sponsorship, baik untuk acara, kegiatan olahraga, ataupun bentuk kerjasama lainnya, memiliki implikasi pajak yang perlu dipahami, terutama dalam hal Pajak Penghasilan…
