Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 telah menjadi topik diskusi hangat di kalangan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), di mana Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif PPN 12% akan diberlakukan paling lambat pada 1 Januari 2025. Meski bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara, kebijakan ini menuai beragam respons dan kritik. Artikel ini akan membahas detail kebijakan, dampaknya terhadap masyarakat, dan pandangan berbagai pihak.
Landasan Hukum dan Implementasi Kebijakan PPN 12%
Menurut UU HPP, tarif PPN sebelumnya telah mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan nasional. Pada tahun 2025, PPN 12% direncanakan menjadi tahap akhir dari penyesuaian tarif.
Namun, implementasi kenaikan ini masih dalam tahap kajian intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini mengutamakan kepentingan rakyat. “Kami masih mengkaji dan akan berkoordinasi secara menyeluruh agar kebijakan ini tidak menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Baca juga : isu ketidakadilan dalam tarif final pph 23 dan solusinya
Dampak pada Layanan Kesehatan
Kritik tajam datang dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Chief Strategist CISDI, Yurdhina Meilissa, menyoroti potensi kenaikan biaya pada sektor kesehatan. Meskipun layanan kesehatan dasar dikecualikan dari PPN, obat-obatan dan alat kesehatan tetap termasuk kategori Barang Kena Pajak (BKP).
“Setiap rantai distribusi obat akan terkena dampak, sehingga biaya pengobatan bagi masyarakat cenderung meningkat,” jelasnya. Hal ini bisa menjadi tantangan besar bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Kekhawatiran Daya Beli
Kenaikan tarif PPN juga dikhawatirkan dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Beberapa barang seperti pakaian, sepatu, alat elektronik, hingga layanan digital seperti streaming musik dan film akan mengalami penyesuaian harga. Para pelaku usaha, termasuk direktur komunikasi korporat dari sektor swasta, berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.
Kategori Barang Terkena PPN
Mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2009, sejumlah barang yang akan dikenakan PPN meliputi:
- Produk fesyen seperti pakaian, tas, dan sepatu.
- Produk kecantikan dan kosmetik.
- Alat elektronik dan otomotif.
- Layanan digital seperti platform streaming musik dan video.
Barang dan Jasa yang Dikecualikan
Beberapa jenis barang dan jasa tetap bebas dari PPN sesuai dengan Pasal 4A UU HPP, antara lain:
- Barang kebutuhan pokok tertentu, seperti makanan dan minuman yang disajikan di restoran atau warung.
- Jasa keagamaan, kesehatan medis tertentu, pendidikan, dan angkutan umum.
- Emas batangan yang digunakan untuk cadangan devisa negara.
Harapan dan Saran untuk Kebijakan yang Lebih Berimbang
Dalam menghadapi kenaikan tarif PPN, masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah mempertimbangkan kembali aspek keadilan sosial dan dampak ekonomi. Pendekatan yang lebih inklusif dan komunikasi yang transparan dengan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik.
Selain itu, perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas. Subsidi atau insentif tertentu dapat diberikan untuk mengurangi beban mereka yang terdampak langsung oleh kenaikan ini.
Baca juga :
Kesimpulan
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Meski demikian, kebijakan ini membawa konsekuensi yang signifikan terhadap daya beli masyarakat dan sektor industri.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan hati-hati dan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial. Jika Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut tentang perpajakan atau ingin mengetahui cara mengelola dampaknya terhadap bisnis Anda, jangan ragu untuk menghubungi 0818521172. Kami siap membantu Anda memahami dan memanfaatkan kebijakan perpajakan dengan lebih baik.
