LANGKAH PROGRESIF DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALA CORETAX MASIH BERMASALAH

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sistem administrasi pajak yang lebih modern melalui implementasi Coretax. Meski begitu, masa transisi penerapan sistem ini tak luput dari tantangan teknis yang berdampak langsung pada wajib pajak. Untuk meredam dampak tersebut, DJP memberikan solusi yang berorientasi pada pembinaan, alih-alih sekadar penegakan aturan. Pembebasan Sanksi…

Read more

REFORMASI PAJAK INDONESIA DALAM TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM CORETAX

Reformasi sistem perpajakan merupakan langkah penting bagi setiap negara untuk memastikan keberlanjutan penerimaan negara dan peningkatan transparansi. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan Coretax, sebuah sistem digitalisasi pajak yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan penerimaan pajak. Namun, implementasi Coretax telah menuai berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif. Artikel ini akan membahas pentingnya…

Read more

PUNYA NPWP TAPI TIDAK BEKERJA, APAKAH HARUS LAPOR SPT?

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sering kali dianggap sebagai tanda bahwa seseorang wajib membayar pajak setiap tahun. Namun, apakah hal ini tetap berlaku jika seseorang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan? Artikel ini akan mengulas secara mendalam kewajiban perpajakan bagi individu yang memiliki NPWP tetapi sedang tidak memiliki penghasilan, serta memberikan solusi praktis untuk…

Read more

SOSIALISASI PENINGKATAN PPN 12 PERSEN SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS DJP UNTUK KELANCARAN TRANSISI

Dalam upaya memastikan kelancaran implementasi kebijakan terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) intensif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penyesuaian faktur pajak selama masa transisi. Perubahan ini menyusul kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif…

Read more

KETENTUAN PPN TERHADAP BISNIS YANG MENAWARKAN LAYANAN PENDIDIKAN

Apakah organisasi yang fokus pada penyelenggaraan pelatihan atau pendidikan diharuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menerbitkan faktur pajak? Kebijakan pengenaan PPN terhadap layanan pendidikan memang menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sedang disusun. Meskipun begitu, skema pelaksanaannya belum dikonkretkan. Karena rencana tersebut belum diundangkan, ketentuan PPN terhadap layanan…

Read more

PAJAK UNTUK PEKERJA FREELANCE DI INDONESIA

Dalam beberapa tahun terakhir, tren pekerja freelance di Indonesia semakin meningkat, terutama karena kemajuan teknologi digital dan perubahan pola kerja global. Banyak pekerja yang mulai memanfaatkan platform digital untuk menawarkan jasa mereka secara mandiri. Namun, meskipun fleksibilitas adalah salah satu keuntungan utama dari pekerjaan freelance, kewajiban pajak tetap berlaku untuk pekerja freelance di Indonesia. Siapa…

Read more

JASA YANG DIKENAI TARIF PPN BESARAN TERTENTU: PENJELASAN SESUAI PMK 71/2022

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu pajak yang memiliki peran signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan tujuan menyederhanakan penghitungan dan pelaksanaan PPN, pemerintah menetapkan tarif PPN besaran tertentu untuk beberapa jenis jasa melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 (PMK 71/2022) yang berlaku sejak 1 April 2022. Berikut adalah lima jenis jasa…

Read more

PAJAK UNTUK PEMILIK BISNIS KECIL: PANDUAN LENGKAP DAN PRAKTIS

Pajak adalah salah satu hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun, banyak pemilik bisnis kecil yang masih bingung atau kurang paham tentang jenis-jenis pajak, cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, serta manfaat dan kewajiban yang terkait dengan pajak. Padahal, memahami dan memenuhi kewajiban pajak adalah penting…

Read more