Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang kini dikenal sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Melalui UU HPP, pemerintah berharap dapat menciptakan kondisi fiskal yang lebih optimal, yang bertujuan untuk…
Pajak terutang adalah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak (WP), baik individu maupun badan usaha, kepada negara. Nilai pajak terutang ini dihitung berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Penetapan pajak terutang mencakup kapan pajak tersebut terutang, berapa besarannya, serta kemungkinan adanya pengembalian atau restitusi pajak jika terjadi pembayaran berlebih. Pengertian Pajak Terutang Secara…
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan memperpanjang kebijakan Tax Holiday hingga tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh disrupsi rantai pasokan dan ketegangan geopolitik. Program ini dirancang untuk menarik lebih banyak investasi di sektor-sektor prioritas dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat regional,…
Restitusi pajak adalah salah satu mekanisme yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang terjadi karena berbagai alasan. Dalam hal ini, wajib pajak berhak mendapatkan kembali jumlah pajak yang telah dibayar namun tidak seharusnya terutang. Pengembalian pajak ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan serta menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi pajak…
Dalam dunia bisnis, sponsorship sering kali menjadi salah satu strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing. Namun, seperti transaksi lainnya, sponsorship tidak terlepas dari aturan perpajakan yang harus dipatuhi. Sponsorship, baik untuk acara, kegiatan olahraga, ataupun bentuk kerjasama lainnya, memiliki implikasi pajak yang perlu dipahami, terutama dalam hal Pajak Penghasilan…
Pajak properti merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib yang dikenakan kepada pemilik properti atas kepemilikan atau transaksi properti di Indonesia. Properti sendiri mencakup berbagai bentuk, mulai dari tanah, rumah, apartemen, hingga bangunan komersial seperti ruko dan kantor. Pajak ini diberlakukan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, terutama di tingkat pemerintah daerah, sekaligus mencegah spekulasi yang berlebihan…
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan adopsi aset digital, kripto telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang semakin populer di Indonesia. Dalam menghadapi tren ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengatur perpajakan aset kripto demi memastikan penerimaan negara dan pengaturan transaksi secara legal. Salah satu regulasi yang diterapkan adalah pajak terhadap perdagangan dan transaksi aset…
Di era digital yang serba cepat ini, keterampilan digital semakin menjadi kebutuhan dasar, baik bagi mereka yang ingin mengembangkan karier maupun bisnis. Salah satu program pelatihan yang sangat bermanfaat dalam pengembangan keterampilan ini adalah Google Digital Garage. Program ini dirancang oleh Google untuk membantu individu mempelajari berbagai keahlian digital yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja…
