Di tengah upaya pemerintah dalam melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui peluncuran Coretax, muncul tantangan baru yang tak kalah serius: penipuan digital yang mengatasnamakan sistem tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap komunikasi mencurigakan yang mengklaim berasal dari DJP atau Coretax. Coretax, atau Core…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien. Sejak awal 2025, DJP terus memperbarui sistem inti perpajakan atau yang dikenal sebagai coretax, dan salah satu pembaruan terbarunya adalah pada sistem Converter format XML ke versi 1.5. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya DJP untuk…
Transformasi digital di sektor perpajakan merupakan langkah strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi. Salah satu inovasi terbesarnya adalah implementasi sistem Coretax, sebuah platform modern yang menggantikan sistem perpajakan lama yang cenderung terfragmentasi dan kurang efisien. Artikel ini akan membahas perbedaan mendasar antara Coretax dan sistem sebelumnya, serta bagaimana perubahan…
Dalam proses administrasi perpajakan, pembuatan Faktur Pajak Pengganti sering kali menimbulkan kendala bagi Wajib Pajak, terutama terkait perbedaan masa pajak. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketika Faktur Pajak Uang Muka (FP UM) dibuat dalam beberapa tahap, lalu saat dilakukan penggabungan dalam Faktur Pajak Pengganti untuk pelunasan, masa pajak yang muncul dalam sistem tidak…
Dalam sistem perpajakan Indonesia, kepatuhan terhadap kewajiban pajak sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi. Salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah tarif bunga sanksi pajak yang diperbarui setiap bulan. Pada Maret 2025, tarif bunga sanksi perpajakan ditetapkan dalam rentang 0,57% hingga 2,24% sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 3/KMK.10/2025. Tarif ini…
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), penerbitan faktur pajak merupakan bagian penting dari kewajiban perpajakan. Namun, sering kali faktur pajak mengalami penolakan (reject) saat diajukan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika hal ini terjadi terus-menerus, dapat menghambat proses administrasi dan bahkan menimbulkan masalah dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab utama serta…
Mengelola keuangan perusahaan dengan baik adalah kunci utama dalam memastikan kelangsungan bisnis yang sehat. Salah satu langkah fundamental yang sering kali diabaikan oleh banyak pelaku usaha adalah pemisahan keuangan antara entitas bisnis dan keuangan pribadi atau antar unit bisnis dalam perusahaan. Langkah ini sangat penting untuk menghindari distorsi dalam laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap…
Dalam dunia bisnis, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Salah satu dokumen yang memainkan peran penting dalam pelaporan dan pembayaran pajak adalah Faktur Pajak. Dokumen ini digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Selain sebagai bukti pungutan…
