Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha. Bagi para pelaku usaha, memahami cara penghitungan dan tarif PPh Badan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan tepat. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Badan mengalami perubahan, yang membawa…
Pajak penghasilan (PPh) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang berpenghasilan. Namun, tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Salah satu mekanisme yang diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pada artikel ini,…
Pada awal tahun 2025, Indonesia mulai menerapkan sistem Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang diharapkan dapat mengintegrasikan proses perpajakan dan mempermudah pelaporan serta pembayaran pajak bagi wajib pajak. Meskipun memiliki tujuan yang baik, sistem ini belum sepenuhnya siap digunakan secara maksimal. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menjaga kelancaran pengumpulan pajak dengan menjalankan dua…
Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat aturan yang mengatur kewajiban setiap individu atau badan hukum untuk melaporkan pajak mereka. Namun, tidak semua kelompok masyarakat diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Beberapa kelompok masyarakat bahkan diberi pembebasan dari kewajiban ini berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban administrasi bagi mereka yang tidak lagi aktif…
Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Batas akhir pelaporan SPT untuk tahun pajak 2024 adalah 31 Maret 2025. Jika tidak melapor tepat waktu, Wajib Pajak berisiko mendapatkan teguran hingga dikenakan denda administratif. Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak…
Pemerintah India mengambil langkah strategis dalam kebijakan fiskalnya dengan memangkas pajak penghasilan bagi kelas menengah. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan memberikan insentif pajak yang signifikan, India berharap dapat menggerakkan konsumsi domestik, mempercepat investasi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan Pajak Baru untuk Masyarakat Kelas Menengah…
Perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan akan segera diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Mulai tahun pajak 2025, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tidak lagi menggunakan Elektronik Filing Identifikasi Nomor (EFIN). Perubahan ini akan mulai berlaku pada 2026 dengan diperkenalkannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Apa Itu Coretax dan…
Per 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau Coretax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Langkah ini menandai peralihan dari sistem manual ke otomatis berbasis teknologi, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Evolusi Reformasi Perpajakan Reformasi perpajakan di Indonesia telah…
