REFORMASI PAJAK INDONESIA DALAM TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM CORETAX

Reformasi sistem perpajakan merupakan langkah penting bagi setiap negara untuk memastikan keberlanjutan penerimaan negara dan peningkatan transparansi. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan Coretax, sebuah sistem digitalisasi pajak yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan penerimaan pajak. Namun, implementasi Coretax telah menuai berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif. Artikel ini akan membahas pentingnya…

Read more

OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: APA YANG PERLU ANDA KETAHUI?

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah demi memperkuat otonomi dan kesejahteraan di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kebijakan terbaru yang menjadi sorotan adalah implementasi opsen pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Banyak masyarakat yang khawatir bahwa…

Read more

KENAIKAN PPN 12% BERFOKUS HANYA PADA BARANG DAN JASA MEWAH

Pemerintah Indonesia secara resmi akan memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengontrol inflasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Dalam pengumuman resminya di Gedung Kementerian Keuangan, Presiden…

Read more

PUNYA NPWP TAPI TIDAK BEKERJA, APAKAH HARUS LAPOR SPT?

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sering kali dianggap sebagai tanda bahwa seseorang wajib membayar pajak setiap tahun. Namun, apakah hal ini tetap berlaku jika seseorang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan? Artikel ini akan mengulas secara mendalam kewajiban perpajakan bagi individu yang memiliki NPWP tetapi sedang tidak memiliki penghasilan, serta memberikan solusi praktis untuk…

Read more

SOSIALISASI PENINGKATAN PPN 12 PERSEN SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS DJP UNTUK KELANCARAN TRANSISI

Dalam upaya memastikan kelancaran implementasi kebijakan terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) intensif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penyesuaian faktur pajak selama masa transisi. Perubahan ini menyusul kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif…

Read more

CARA MEMILIH KONSULTAN PAJAK YANG TEPAT UNTUK BISNIS ANDA

Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jasa konsultan pajak sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, terutama yang memiliki skala bisnis menengah ke atas, untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan menghindari risiko sanksi perpajakan. Namun, tidak semua konsultan…

Read more

PENETAPAN PPN YANG BERLAKU PADA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Bagaimana mekanisme PPN terkait dengan kegiatan membangun sendiri (KMS)? Apakah PPN KMS berlaku jika pembangunan dilakukan di area yang bukan merupakan milik pribadi pengembang? Sebelum membahas secara lebih mendalam mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kegiatan membangun sendiri (KMS), kita perlu memahami definisi KMS yang diatur dalam Undang-undang PPN. Pasal 16C dari UU No.…

Read more