Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah demi memperkuat otonomi dan kesejahteraan di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kebijakan terbaru yang menjadi sorotan adalah implementasi opsen pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Banyak masyarakat yang khawatir bahwa penerapan opsen pajak ini akan meningkatkan pajak kendaraan bermotor hingga 66%. Namun, benarkah demikian? Mari kita kupas lebih dalam mengenai konsep opsen pajak, bagaimana cara kerjanya, dan apa dampaknya bagi wajib pajak.
Apa Itu Opsen Pajak?
Opsen pajak adalah tambahan pungutan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari pokok pajak terutang. Dalam konteks kendaraan bermotor, opsen ini mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut ketentuan UU HKPD, opsen pajak memungkinkan pemerintah kabupaten/kota memungut pajak langsung tanpa melalui perantara pemerintah provinsi seperti yang berlaku sebelumnya.
Dengan kata lain, opsen pajak bertujuan untuk memotong jalur birokrasi sehingga pendapatan pajak dapat langsung dinikmati oleh daerah yang memiliki hak atasnya. Hal ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah tersebut.
Jenis Pajak yang Dikenakan Opsen
Berdasarkan penjelasan dari Kemenkeu Learning Center, terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenakan opsen:
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Tambahan pungutan atas pokok PKB yang sebelumnya dibayarkan.
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Tambahan pungutan atas bea balik nama kendaraan bermotor.
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB): Pungutan tambahan atas pajak mineral bukan logam dan batuan yang dikenakan oleh pemerintah provinsi.
Bagaimana Cara Kerja Opsen Pajak?
Secara teknis, opsen pajak tidak menambah beban administratif bagi wajib pajak. Pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, sehingga prosesnya tetap praktis dan mudah diakses oleh masyarakat.
Contoh perhitungan opsen pajak kendaraan bermotor:
- Jika PKB yang terutang sebesar Rp1 juta, maka opsen sebesar 66% akan menambah Rp660 ribu.
- Total pajak yang harus dibayarkan adalah Rp1,66 juta.
Begitu pula dengan BBNKB. Jika BBNKB terutang adalah Rp1 juta, maka tambahan opsen sebesar 66% atau Rp660 ribu akan membuat total pembayaran menjadi Rp1,66 juta. Dengan demikian, total pembayaran pajak kendaraan bermotor yang biasanya Rp2 juta, akan bertambah menjadi Rp3,32 juta setelah opsen diterapkan.
Tujuan dan Manfaat Opsen Pajak
Penerapan opsen pajak tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai upaya memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam pemungutan pajak. Opsen ini menggantikan skema bagi hasil yang selama ini sering kali memakan waktu lebih lama dalam penyalurannya.
Selain itu, pemerintah berharap opsen pajak dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi perpajakan. Dengan demikian, pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat dan digunakan untuk berbagai program pembangunan.
Menurut Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dasar pengenaan opsen PKB dan BBNKB adalah besarnya pajak terutang. Pemungutan dilakukan di daerah tempat kendaraan terdaftar, dan hasil penerimaan ini akan dialokasikan minimal 10% untuk pembangunan infrastruktur jalan serta pengembangan transportasi umum.
Dampak Opsen Pajak bagi Masyarakat
Meskipun opsen pajak bertujuan baik, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, dengan transparansi dan alokasi yang tepat, opsen pajak dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
Sebagai contoh, dengan meningkatnya pendapatan daerah dari opsen pajak, pemerintah kabupaten/kota dapat memperbaiki kondisi jalan, menyediakan moda transportasi umum yang lebih baik, dan meningkatkan layanan publik lainnya. Pada akhirnya, manfaat ini akan kembali dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk kualitas hidup yang lebih baik.
Kesimpulan
Opsen pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur lokal. Meskipun ada potensi kenaikan pajak, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan konsultasi terkait perpajakan bisnis Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp di 0818521172. Kami siap membantu Anda memahami lebih dalam mengenai peraturan perpajakan dan bagaimana mengoptimalkan kepatuhan pajak Anda.
