Empat bulan sejak sistem Coretax diimplementasikan secara penuh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Januari 2025, kini muncul kabar baik dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sistem administrasi inti perpajakan ini telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal keandalan dan kemudahan layanan. Sistem Coretax sendiri merupakan upaya modernisasi besar dalam pengelolaan…
Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini semakin praktis berkat sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Coretax. Sebagai identitas utama wajib pajak, NPWP sangat penting untuk mengakses berbagai layanan perpajakan seperti pembayaran, pelaporan, hingga pemanfaatan hak-hak perpajakan lainnya. Melalui integrasi data kependudukan dan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien. Sejak awal 2025, DJP terus memperbarui sistem inti perpajakan atau yang dikenal sebagai coretax, dan salah satu pembaruan terbarunya adalah pada sistem Converter format XML ke versi 1.5. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya DJP untuk…
Transformasi digital di sektor perpajakan merupakan langkah strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi. Salah satu inovasi terbesarnya adalah implementasi sistem Coretax, sebuah platform modern yang menggantikan sistem perpajakan lama yang cenderung terfragmentasi dan kurang efisien. Artikel ini akan membahas perbedaan mendasar antara Coretax dan sistem sebelumnya, serta bagaimana perubahan…
Transformasi digital dalam sektor perpajakan Indonesia mengalami babak baru sejak diluncurkannya sistem inti administrasi perpajakan atau yang dikenal dengan Coretax. Sistem ini digadang-gadang sebagai inovasi besar yang akan mengubah wajah layanan pajak di Indonesia menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, seperti halnya setiap inovasi baru, perjalanan Coretax di tahap awal implementasinya tak luput dari…
Dalam proses administrasi perpajakan, pembuatan Faktur Pajak Pengganti sering kali menimbulkan kendala bagi Wajib Pajak, terutama terkait perbedaan masa pajak. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketika Faktur Pajak Uang Muka (FP UM) dibuat dalam beberapa tahap, lalu saat dilakukan penggabungan dalam Faktur Pajak Pengganti untuk pelunasan, masa pajak yang muncul dalam sistem tidak…
Dalam sistem perpajakan Indonesia, kepatuhan terhadap kewajiban pajak sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi. Salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah tarif bunga sanksi pajak yang diperbarui setiap bulan. Pada Maret 2025, tarif bunga sanksi perpajakan ditetapkan dalam rentang 0,57% hingga 2,24% sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 3/KMK.10/2025. Tarif ini…
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), penerbitan faktur pajak merupakan bagian penting dari kewajiban perpajakan. Namun, sering kali faktur pajak mengalami penolakan (reject) saat diajukan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika hal ini terjadi terus-menerus, dapat menghambat proses administrasi dan bahkan menimbulkan masalah dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab utama serta…
