Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka babak baru dalam perjalanan reformasi perpajakan di Indonesia. Di tengah kompleksitas sistem pajak dan tantangan ekonomi pasca pandemi, kehadiran sosok baru di pucuk kepemimpinan Ditjen Pajak diharapkan membawa angin segar serta gebrakan yang konkret.
Meskipun baru dilantik pada 23 Mei 2025, Bimo langsung dihadapkan pada tugas berat: memetakan persoalan-persoalan strategis di tubuh Direktorat Jenderal Pajak dan menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi. Dalam keterangannya kepada awak media, ia menegaskan bahwa satu bulan pertama masa jabatannya akan difokuskan untuk pendalaman data, isu, serta struktur kelembagaan secara menyeluruh.
Fokus pada Empat Integrasi Strategis
Dalam pernyataan publiknya, Bimo memaparkan bahwa arah kebijakan reformasi perpajakan akan dititikberatkan pada empat integrasi utama:
- Integrasi Data (Integrity of Data)
Data adalah fondasi utama pengambilan keputusan yang akurat dan adil dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, Bimo akan mengupayakan sinkronisasi data antar instansi dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan perpajakan dan keuangan negara. Upaya ini sejalan dengan digitalisasi sistem keuangan yang terus digenjot pemerintah. - Integrasi Sistem (Integrity of System)
Sistem internal Direktorat Jenderal Pajak harus diperkuat dan diharmonisasi agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi. Ini mencakup sistem informasi, proses audit, dan layanan kepada wajib pajak yang harus lebih cepat, transparan, dan akuntabel. - Integrasi SDM (Integrity of Human Capital)
Reformasi perpajakan tidak akan efektif tanpa keterlibatan SDM yang kompeten dan berintegritas. Dirjen Pajak baru berkomitmen memperkuat kapabilitas serta karakter profesional pegawai pajak agar mampu mengemban amanah dengan lebih baik. - Integritas Lembaga (Integrity of Institution)
Integritas kelembagaan menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Bimo menekankan bahwa Ditjen Pajak tidak hanya bertanggung jawab secara individu, namun juga secara kolektif sebagai institusi negara.
Pendekatan Bertahap dan Kolaboratif
Menteri Keuangan Sri Mulyani secara terbuka menyampaikan bahwa para pejabat baru termasuk Bimo diberikan waktu satu bulan untuk mempelajari secara mendalam kondisi masing-masing direktorat. Hal ini dimaksudkan agar penilaian dan kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data nyata dan pemahaman yang utuh.
“Saya rasa satu bulan itu waktu yang adil untuk bisa mendapatkan perspektif segar dari pejabat yang baru dilantik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja di Kementerian Keuangan adalah kerja kolektif. Tidak ada satu pun pejabat yang bekerja sendiri. Semua harus saling mendukung agar agenda reformasi dapat tercapai bersama. Prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” menjadi filosofi kerja yang terus dihidupkan.
Apa Arti Reformasi Ini Bagi Masyarakat?
Reformasi pajak yang dicanangkan ini bukan hanya soal pembenahan internal. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Dengan data yang terintegrasi, proses administrasi perpajakan akan menjadi lebih sederhana dan cepat. Wajib pajak tidak perlu lagi mengurus dokumen ke berbagai tempat. Pelaporan pajak juga dapat dilakukan secara digital dan efisien.
Di sisi lain, sistem yang transparan dan SDM yang profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, yang pada akhirnya berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional.
Siapkah Bisnis Anda Hadapi Era Pajak Digital?
Di tengah transformasi besar-besaran di bidang perpajakan, pelaku usaha wajib mempersiapkan diri. Apakah data keuangan Anda sudah rapi dan sesuai ketentuan? Apakah pelaporan pajak perusahaan Anda sudah terdigitalisasi dan terintegrasi?
Jika Anda membutuhkan pendampingan untuk menghadapi perubahan kebijakan pajak dan ingin memastikan bisnis Anda tetap patuh sekaligus efisien secara pajak, kami siap membantu. Hubungi tim kami melalui WhatsApp di 0818521172 untuk konsultasi lebih lanjut. Mari hadapi reformasi pajak dengan strategi yang tepat dan profesional.
