Di tengah geliat pertumbuhan UMKM dan bisnis digital di Indonesia, kesadaran akan pentingnya membayar pajak masih menjadi tantangan besar. Meski pemerintah telah mengupayakan berbagai kemudahan seperti pelaporan online dan tarif pajak yang bersahabat untuk UMKM, ternyata masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal, mengabaikan pajak tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat…
Pajak adalah fondasi keuangan utama bagi negara. Melalui pajak, pemerintah bisa membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi bagi kelompok rentan. Namun, efektivitas pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif, melainkan juga seberapa luas basis pajaknya, tingkat kepatuhan, dan kemudahan sistem yang dijalankan. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam sektor ini. Jika dibandingkan…
Belakangan ini, olahraga padel tengah naik daun di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bali. Sayangnya, popularitas yang melesat ini justru dibayangi oleh kebijakan yang berpotensi menghambat akses masyarakat luas terhadap olahraga tersebut—yakni penetapan padel sebagai objek pajak hiburan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi…
Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia semakin pesat. Salah satu langkah penting yang sedang dilaksanakan adalah penerapan Coretax, sebuah platform pajak terintegrasi yang akan menjadi pusat pelaporan dan administrasi pajak di masa depan. Wajib Pajak baik perorangan maupun badan usaha, diimbau untuk segera mengaktifkan akun Coretax dan melakukan registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Digital (KO/SD) sebagai bagian…
Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 % dari omzet penjualan pedagang di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Pajak ini akan dipungut langsung oleh marketplace dan disetorkan kepada negara youtube.com+9metrotvnews.com+9facebook.com+9. Siapa yang Siap Dikenakan? Tujuan Kebijakan Mekanisme Pelaksanaan Respons Publik dan Tantangan “Potongan di e-commerce sudah…
Dalam dunia bisnis, transaksi dengan sistem pembayaran uang muka atau bertahap sudah menjadi hal yang lazim, terutama dalam proyek jangka panjang atau pembelian bernilai besar. Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, setiap penerimaan uang muka, termin, hingga pelunasan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib diterbitkan faktur pajaknya. Dengan hadirnya platform Coretax, proses ini kini bisa dilakukan…
Mulai 21 Mei 2025, sistem administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah diperkenalkannya Nomor Identitas Perpajakan (NIP) sebagai pelengkap, bahkan dalam beberapa kasus sebagai pengganti, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem Coretax. Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap…
Dalam sistem perpajakan modern, ketepatan data menjadi salah satu aspek yang paling krusial. Salah satu bentuk ketelitian yang kini diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penggunaan kode barang pada faktur pajak elektronik (e-faktur) melalui sistem Coretax. Meski terdengar teknis, pemahaman soal kode barang ini sangat penting, terutama bagi para pelaku usaha yang melakukan transaksi…
