Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi reformasi pajak di Indonesia, khususnya dengan hadirnya sistem administrasi perpajakan bernama Coretax. Mulai digunakan sejak Januari 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax merupakan inovasi strategis yang didesain untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan pajak nasional dalam satu platform digital terpadu. Dengan pendekatan baru ini, Coretax berambisi meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi layanan pajak, yang selama ini menjadi tantangan klasik administrasi perpajakan Indonesia.
Modernisasi Administrasi Pajak di Era Digital
Coretax merupakan pengganti sekaligus penyempurnaan dari berbagai aplikasi lama seperti e-Reg untuk registrasi NPWP, e-Filing untuk pelaporan SPT, serta e-Billing yang digunakan untuk pembayaran pajak. Sistem ini berfungsi sebagai pusat layanan administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh tahapan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, hingga pembayaran dan pengawasan. Inti dari penerapan Coretax adalah membangun sistem yang sederhana digunakan dan memungkinkan akses yang cepat dan mudah oleh para wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.
Direktorat Jenderal Pajak menempatkan Coretax sebagai fondasi utama dalam proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Proyek ini bertujuan menjawab kebutuhan tata kelola pajak yang lebih modern dengan aplikasi berbasis teknologi COTS (Commercial Off-the-Shelf) untuk menjamin efisiensi dan keandalan sistem. Penerapan Coretax bukan sekadar penggantian aplikasi, melainkan sebuah transformasi bisnis perpajakan menuju digitalisasi penuh.
Manfaat Nyata untuk Wajib Pajak dan Pemerintah
Dengan Coretax, wajib pajak mendapatkan kemudahan akses dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena seluruh layanan kini tersedia dalam satu dashboard terpadu. Tidak hanya registrasi NPWP yang lebih praktis melalui integrasi data kependudukan dari Dukcapil, tetapi juga pelaporan SPT yang otomatis menarik data relevan sehingga meminimalkan kesalahan pelaporan. Fitur pembayaran juga dirancang fleksibel dengan dukungan metode pembayaran secara elektronik mulai dari e-banking, mobile banking, dompet digital, hingga gerai resmi, lengkap dengan kode billing yang otomatis dihasilkan oleh sistem.
Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Coretax membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penagihan pajak dengan analisis data yang terpusat dan real-time. Pendekatan kepatuhan berbasis risiko juga diterapkan untuk mempermudah identifikasi potensi ketidaksesuaian data oleh wajib pajak tanpa harus melakukan pemeriksaan menyeluruh, sehingga pengawasan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
Baca juga artikel pajak bisnis perusahaan wajib dipahami pemilik usaha
Mengurai Permasalahan Administrasi Tradisional
Sebelum Coretax, kesalahan administratif seperti pembuatan kode billing yang tidak tepat sering memicu permasalahan seperti pemindahbukuan atau pajak yang tidak tercatat dengan benar. Hal ini menjadi beban tambahan bagi wajib pajak dan petugas di kantor pelayanan pajak (KPP). Dengan sistem baru, proses pembuatan kode billing dan pelaporan dilaksanakan bersamaan dalam satu sistem yang saling terintegrasi, sehingga risiko kesalahan dapat berkurang drastis.
Selain itu, kemudahan pembayaran ketetapan pajak secara langsung melalui akun wajib pajak yang menampilkan tagihan dan opsi pembuatan kode billing secara otomatis menghilangkan hambatan administratif yang sebelumnya sering dialami. Wajib pajak pun tidak perlu lagi melakukan proses manual atau datang langsung ke kantor pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.
Persiapan dan Adaptasi Penting untuk Wajib Pajak
Transisi ke sistem Coretax membutuhkan persiapan dari pihak wajib pajak agar dapat menggunakan layanan digital ini dengan efektif. Salah satu langkah penting adalah melakukan pemutakhiran data pajak secara akurat melalui layanan DJP Online atau kantor pelayanan pajak. Data yang terbarukan dan valid akan mendukung kelancaran penggunaan Coretax, menghindarkan potensi kendala dalam pelaporan dan pembayaran.
Selain itu, wajib pajak perlu memahami regulasi pendukung seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 dan PER-11/PJ/2025 yang mengatur pelaporan dan batas waktu pembayaran dalam sistem Coretax. Pemahaman ini menjadi kunci agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan tanpa risiko denda atau sanksi administratif.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Meski membawa banyak kemajuan, penerapan Coretax tidak lepas dari tantangan. Beberapa wajib pajak mengeluhkan kendala teknis seperti akses login dan pelaporan SPT yang sempat terganggu di awal implementasi. Namun DJP terus berupaya melakukan perbaikan agar waktu akses sistem menjadi lebih cepat dan stabil.
Selain itu, literasi pajak dan teknologi menjadi kunci agar semua lapisan masyarakat dapat memaksimalkan penggunaan Coretax. DJP dan berbagai pihak terkait diharapkan untuk terus mengedukasi wajib pajak agar perubahan sistem ini memberikan manfaat optimal untuk pengelolaan pajak yang lebih mudah dan transparan.
Baca juga artikel strategi efektif mengelola pajak perusahaan untuk menghindari risiko
Kesimpulan
Coretax menjadi lompatan besar dalam transformasi digital administrasi perpajakan Indonesia. Dengan sistem yang terpadu, mudah diakses, dan didukung teknologi mutakhir, Coretax memperkuat tata kelola pajak nasional yang lebih efisien dan akuntabel. Kehadiran Coretax juga menjawab kebutuhan zaman dan mendorong kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi kompleksitas administrasi.
Untuk mendukung kelancaran kewajiban perpajakan melalui Coretax dan mendapatkan panduan yang tepat, segera hubungi layanan profesional kami melalui WhatsApp 0818521172 Tim ahli siap membantu Anda dalam pengelolaan pajak bisnis maupun pribadi dengan solusi terbaik sesuai kebutuhan.
