Tarif Final Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan untuk memungut pajak atas penghasilan bruto dari berbagai jenis jasa. Namun, belakangan, kebijakan ini menuai perhatian publik karena perluasan objek pengenaan yang dinilai tidak berkeadilan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai penerapan tarif final PPh 23, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan keadilan dalam sistem pajak.
Apa itu PPh Pasal 23?
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik badan maupun orang pribadi, dengan sistem pemotongan. Objek PPh 23 mencakup berbagai sumber penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, hingga jasa tertentu. Dalam pelaksanaannya, tarif PPh 23 dihitung berdasarkan penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan margin keuntungan netto.
Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah proses pemungutan pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Namun, perluasan objek pengenaan terhadap 62 jenis jasa lainnya memunculkan tantangan tersendiri bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan.
Baca juga : apa itu pajak natura dan bagaimana peraturan terbarunya?
Isu Ketidakadilan dalam Tarif Final PPh 23
Para analis, seperti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menilai bahwa pendekatan tarif tunggal pada PPh 23 kurang mencerminkan prinsip keadilan. Mengapa demikian?
- Beragamnya Margin Keuntungan
Setiap jenis jasa memiliki margin keuntungan yang berbeda. Misalnya, margin keuntungan dalam jasa konsultasi profesional tentu berbeda dengan jasa reparasi atau jasa lainnya. Namun, tarif tunggal pada penghasilan bruto tidak memperhitungkan perbedaan ini, sehingga dianggap tidak adil bagi wajib pajak yang memiliki margin keuntungan lebih kecil. - Meningkatkan Beban Administrasi
Kebijakan ini juga meningkatkan beban administrasi wajib pajak. Proses pemotongan, pelaporan, dan pembayaran PPh 23 yang dilakukan oleh pihak pemungut sering kali menjadi tantangan administratif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. - Tidak Sesuai dengan Kondisi Ekonomi
Dalam situasi pelemahan daya beli masyarakat, kebijakan ini dinilai menambah tekanan bagi pelaku usaha. Peningkatan tarif final dianggap tidak relevan dengan kebutuhan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Solusi untuk Meningkatkan Keadilan dalam PPh 23
Untuk menciptakan keadilan tarif pajak, baiknya melakukan beberapa tindakan yang solutif seperti berikut ini.
- Penyesuaian Tarif Berdasarkan Perkiraan Penghasilan Netto
Salah satu langkah yang disarankan adalah mengembalikan penghitungan tarif berdasarkan perkiraan penghasilan netto. Dengan demikian, tarif pajak dapat disesuaikan dengan margin keuntungan dari setiap jenis jasa, sehingga lebih adil bagi wajib pajak. - Kemudahan Administrasi
Pemerintah perlu menyediakan sistem administrasi yang lebih sederhana dan efisien. Misalnya, pengembangan platform digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak dapat mengurangi beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan. - Sosialisasi dan Edukasi yang Intensif
Pemahaman yang kurang tentang aturan perpajakan sering menjadi kendala dalam penerapan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi terkait PPh 23 agar wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan baik. - Reformasi Kebijakan Pajak
Dalam jangka panjang, diperlukan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk mencerminkan prinsip keadilan yang lebih baik. Roadmap yang jelas untuk implementasi kebijakan pajak yang berkelanjutan juga diperlukan guna mendukung sistem perpajakan yang lebih efektif.
Kesimpulan
Tarif final PPh 23 merupakan bagian integral dari sistem perpajakan di Indonesia, namun penerapannya saat ini memerlukan perbaikan untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi. Penyesuaian tarif berdasarkan margin keuntungan, penyederhanaan administrasi, serta edukasi yang intensif dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem pajak yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Bagi Anda yang memerlukan bantuan dalam memahami kebijakan perpajakan atau menghadapi tantangan administratif, jangan ragu untuk menghubungi kami di 0818521172. Tim kami siap memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan perpajakan Anda.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150811171306-78-71458/penerapan-tarif-final-pph-23-dinilai-analis-tidak-berkeadilan
