Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Selain berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Namun, seperti halnya entitas bisnis lainnya, UMKM juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kewajiban pajak ini berbeda-beda tergantung dari jenis usaha, skala usaha, dan lokasi usaha. Artikel ini akan mengulas pajak-pajak yang dikenakan pada UMKM serta berbagai insentif yang mungkin tersedia bagi mereka.
1. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang relevan bagi UMKM, antara lain:
- PPh Pasal 21: Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan UMKM. UMKM yang mempekerjakan karyawan wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan tersebut. Hal ini berlaku untuk UMKM yang telah memenuhi syarat sebagai pemotong PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
- PPh Pasal 22: Pajak ini dikenakan pada UMKM yang bergerak di bidang perdagangan. Pajak ini dikenakan atas pembelian barang dagangan dari pemasok tertentu. PPh Pasal 22 ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan yang dilakukan oleh UMKM tercatat dengan baik dan pajak yang harus dibayar dapat diawasi dengan lebih efektif.
- PPh Pasal 23: Pajak ini berlaku bagi UMKM yang menerima penghasilan tertentu, seperti jasa teknis, jasa konsultan, dan sejenisnya. UMKM harus memotong dan menyetor PPh Pasal 23 jika mereka melakukan pembayaran kepada pihak lain untuk jenis penghasilan yang dikenakan pajak ini.
- PPh Pasal 4 Ayat 2: Pajak ini dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh UMKM, seperti royalti, hadiah, dan sejenisnya. PPh Pasal 4 Ayat 2 ini memiliki tarif pajak final yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga UMKM tidak perlu menghitung ulang pajak terutang berdasarkan tarif umum.
Baca juga : ada pajak yang tersembunyi di balik tabungan anda, pelajari lebih lanjut disini!
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
UMKM yang telah mencapai ambang batas tertentu wajib mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang dan jasa yang mereka tawarkan. Ambang batas tersebut adalah peredaran usaha sebesar Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. PPN dikenakan pada setiap penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam negeri, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar negeri di dalam negeri.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Jika UMKM memiliki atau menguasai properti, seperti gedung atau tanah, maka mereka wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB ini dikenakan atas objek tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh UMKM dan besarannya dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Pajak ini dibayarkan setiap tahun dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting.
4. Pajak Daerah
Selain pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat, UMKM juga mungkin dikenakan berbagai jenis pajak daerah tergantung dari lokasi dan jenis usahanya. Pajak daerah ini dapat meliputi:
- Pajak Reklame: Jika UMKM menggunakan media reklame seperti baliho atau spanduk untuk promosi, mereka harus membayar pajak reklame kepada pemerintah daerah setempat.
- Pajak Hotel: UMKM yang bergerak di bidang perhotelan atau penginapan dikenakan pajak hotel atas jasa penginapan yang mereka sediakan.
- Pajak Restoran: UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, seperti restoran atau warung makan, dikenakan pajak restoran atas penjualan makanan dan minuman mereka.
Baca juga : bagaimana inflasi mempengaruhi beban pertambahan nilai?
5. Insentif Pajak bagi UMKM
Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendukung perkembangan UMKM. Beberapa insentif tersebut antara lain:
- Tarif PPh Final 0,5%: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022, UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5%. Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh umum, sehingga memberikan keringanan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Pembebasan Pajak dan Tarif Rendah: Untuk UMKM dengan penghasilan di bawah ambang batas tertentu, pemerintah dapat memberikan pembebasan pajak atau tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.
- Penangguhan dan Pengurangan Pajak: Dalam beberapa kasus, pemerintah juga memberikan fasilitas penangguhan pembayaran pajak atau pengurangan pajak untuk membantu UMKM menghadapi tantangan keuangan, terutama selama masa krisis ekonomi atau kondisi tertentu yang mempengaruhi kinerja bisnis mereka.
Kesimpulan
Pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari operasional UMKM di Indonesia. Dengan memahami jenis-jenis pajak yang dikenakan dan memanfaatkan insentif yang tersedia, UMKM dapat mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Selain itu, kesadaran akan aspek perpajakan ini juga membantu UMKM untuk tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku dan berkontribusi pada pembangunan negara. Bagi UMKM, penting untuk terus memantau kebijakan perpajakan yang berlaku, agar mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien dan menguntungkan.
