Baca Artikel di Bawah Ini :
“Memahami PPh 23: Pajak Penting dalam Sektor Konstruksi”
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Konstruksi merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha di bidang konstruksi. Memahami aturan dan tarif PPh 23 dengan tepat menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan pajak dan kelancaran operasional bisnis.
Tarif PPh 23 yang Beragam
Pemerintah telah menetapkan tarif PPh 23 atas Jasa Konstruksi yang dapat berubah sesuai regulasi perpajakan terbaru. Pemotongan pajak dilakukan saat pembayaran, dan tarifnya bervariasi tergantung kategori penerima jasa konstruksi. Berikut rincian tarifnya berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 2:
- 1,75% untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja (usaha orang perseorangan).
- 4% untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja (usaha orang perseorangan).
- 2,65% untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa selain kategori a dan b.
- 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha.
- 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha.
- 3,5% untuk jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja (usaha orang perseorangan).
- 6% untuk jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja (usaha orang perseorangan).
Jenis Jasa Konstruksi yang Tunduk pada PPh 23
Memahami jenis-jenis jasa konstruksi yang dikenakan PPh 23 sangat penting dalam menjalankan bisnis konstruksi di Indonesia. Berikut jenis-jenis jasa konstruksi yang tunduk pada PPh 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015:
- Perawatan, perbaikan, atau pemeliharaan: mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan (kecuali oleh Wajib Pajak di sektor konstruksi dengan izin dan/atau sertifikasi pengusaha konstruksi).
- Pemasangan atau instalasi: mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel (kecuali oleh Wajib Pajak dengan ruang lingkup usaha konstruksi dan izin/sertifikasi pengusaha konstruksi).
Pentingnya Memahami PPh 23
Dengan memahami PPh 23 atas Jasa Konstruksi, para pelaku bisnis dapat:
- Memastikan kepatuhan pajak dan menghindari sanksi.
- Menghitung kewajiban pajak dengan tepat.
- Menjalankan bisnis dengan transparan dan akuntabel.
- Berkontribusi positif pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional.
Kesimpulan
PPh 23 atas Jasa Konstruksi merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Memahami aturan dan tarif PPh 23 serta jenis jasa konstruksi yang dikenakan pajak ini sangat penting bagi para pelaku usaha di bidang konstruksi. Dengan memahami PPh 23, para pelaku bisnis dapat memastikan kepatuhan pajak dan berkontribusi positif pada pembangunan nasional.
IKUTI PELATIHAN “MENGELOLA PIUTANG PENJUALAN BISNIS BAGI MANAJER PENJUALAN”
