Pengetahuan pajak saat ini sangat penting baik itu bagi karyawan maupun pengusaha, sehingga nantinya tercipta budaya bayar pajak sesuai dengan tingkat kewajaran yang nyata. Artinya wajib pajak bisa membayar pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Meskipun sifatnya adalah self assessment, wajib pajak tetap membayar sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan tingkat akurasi dan tingkat kewajaran. Jadi sebaiknya karyawan dan pengusaha mengetahui hal ini. Diabawah ini adalah artikel/berita yang bisa menambah wawasan yang ditemukan konsultan manajemen pajak Surabaya di babe.
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan tidak semua wajib pajak akan langsung dikenakan pajak. Hal itu terjadi meskipun dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) NIK bisa jadi NPWP.
Ia menjelaskan, mereka yang akan dikenakan pajak adalah yang memiliki penghasilan di atas dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini batas PTKP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp54 juta dari penghasilan per tahun.
“Jadi siapa yang harus bayar pajak? Orang pribadi yang memiliki pendapatan di atas Rp54 juta per tahun. Kalau punya istri atau suami ditambah Rp4,5 juta, kalau punya anak tambah Rp4,5 juta,” kata dia, dalam Sosialisasi UU HPP, Jumat, 4 Februari 2022.
Sri Mulyani menambahkan, UU HPP memang tidak mengubah batas PTKP yang sudah ada. Namun dalam UU ini batas penghasilan yang dikenakan tarif terendah lima persen dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta.
“Jika pendapatan Rp5 juta per bulan, berarti per tahun Rp60 juta. Maka Rp54 juta enggak kena pajak, bayar pajak hanya Rp6 juta, jadi bayarnya dikali lima persen itu jadi Rp300 ribu,” ungkapnya.
Sementara untuk yang memiliki penghasilan Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun maka pajak yang dibayarkan juga lebih kecil. Dengan UU HPP, pajaknya turun menjadi Rp3,9 juta dibandingkan aturan sebelumnya yang Rp4,9 juta.
“Sekarang dengan UU HPP bayar Rp3,9 juta, lebih kecil kan. Itu yang kami sampaikan kelompok menengah diuntungkan, diringankan dengan kenaikan dari braket pertama dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta,” jelas dia.
Meski demikian, ia mengingatkan, wajib pajak yang super kaya juga akan dikenakan pajak lebih tinggi. Jika aturan sebelumnya pendapatan di atas Rp500 juta dikenakan 30 persen, kini yang di atas Rp5 miliar bisa dikenakan tarif 35 persen.
“Kalau dulu mereka yang pendapatan di atas Rp500 juta cuma satu pajak 30 persen, kalau sekarang kami bagi dua, yang Rp500 juta-Rp5 miliar tetap 30 persen, yang di atas Rp5 miliar per tahun jadi 35 persen pajaknya,” pungkas dia.
Semoga artikel di atas bermanfaat bagi pembaca, dan konsultan manajemen pajak surabaya mempersilahkan menyimak mengenai artikel diatas. Apabila terdapat kebutuhan mengenai jasa pendampingan perpajakan bagi perusahaan silahkan kontak kami di SINI.
Sumber : Babe, Eko Nordiansyah
