Seperti yang kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara agraris, dengan bidang pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan terbesarnya. Oleh karena ini, tidak mengherankan jika pertanian disebut juga sebagai kunci perekonomian di Indonesia. Lantas bagaimana penerapan pajak hasil pertanian di Indonesia? Dan jenis pajak apa saja yang dikenakan dari sektor ini? Dalam artikel kali ini, mari kita ketahui bersama perihal ini.
Di Indonesia sendiri, sektor pertanian dibagi atas:
- Sektor Perkebunan Besar Baik Milik Swasta ataupun Milik Negara. Fokus untuk memproduksi komoditas ekspor seperti karet dan minyak sawit
- Produksi Petani Kecil. Fokus untuk memproduksi bahan pangan seperti beras,jagung, buah dan sayuran.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari situs Kementerian Pertanian Indonesia selain meningkat, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin penting. Selama periode 2013-2018, akumulasi tambahan PDB sektor pertanian yang dihasilkan mencapai Rp1.375 Triliun dan nilai PDB Sektor Pertanian tahun 2018 naik 47% dibandingkan dengan tahun 2013. Meningkatnya produksi pertanian di Indonesia mampu menyediakan sumber daya pangan dan menekan inflasi secara signifikan.
Pajak Hasil Pertanian
Hasil pertanian merupakan barang kena pajak yang diserahkan oleh kelompok petani kepada pembeli dengan peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar. Atas penyerahan ini pajak hasil pertanian dikenakan PPN dengan tarif 10% dari harga jual. Dalam mekanisme PPN pertanian, petani berkewajiban memperhitungkan seluruh pajak masukan yang telah dibayar seperti pajak pembelian pupuk dan kebutuhan bertani lainnya kemudian menyetorkannya ke kas negara.
Saat ini, pemungutan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dari kelompok petani (PKP) kepada industri dipungut bukan oleh PKP dikenakan tarif sebesar 1%. Tarif efektif PPN 1% dikenakan karena dasar pengenaan pajak dari penyerahan barang hasil pertanian tertentu menggunakan DPP nilai lain yaitu 10% dari harga jual.
Badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1% dan tetap dapat mengkreditkan PPN bersangkutan sebagai pajak masukan.
Ketentuan mengenai nilai lain ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No.89/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang diundangkan pada 27 Juli 2020. Apa saja jenis hasil pertanian yang dapat dikenakan DPP Pajak Pertambahan Nilai nilai lain 1%?
1) Produk pertanian seperti holtikultura, yang terdiri dari:
• Non BKP, kebutuhan pokok (buah-buahan, sayur-sayuran).
• BKP (tanaman hias dan obat).
• Non BKP (tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, beras dan gabah).
2) Produk Perkebunan (Barang Kena Pajak)
Semua produk perkebunan yang dapat dikenakan DPP PPN 1% masuk dalam kategori Barang Kena Pajak. Beberapa produk tersebut di antaranya kopi, aren, kakao, jambu mete, lada, pala, cengkeh, teh, tembakau, karet, kapas, kapuk, kayu manis, kina, vanili, nilam, sereh, atsiri,dan kelapa.
3) Produk Kehutanan
Produk kehutanan yang dapat dikenakan tarif DPP PPN 1% dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu:
• Hasil Hutan Kayu (kayu bulat besat/kecil, kayu bulat sawut, kayu bulat kering, dan kayu bulat karet).
• Hasil Hutan Bukan Kayu (rotan asalan, rotan bundar WS, Kamendangan, gubal gaharu, biji kemiri, biji tengkawang, kopal damar).
Jika Anda memiliki bisnis di bidang pertanian/perkebunan dan tertarik untuk mengelola pajak secara lebih mudah & efisien dengan OnlinePajak, silakan klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan PPN yang kami miliki.
Source : https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-hasil-pertanian
